Kolombo (ANTARA) – Sri Lanka berencana untuk mulai menilai “pajak pembangunan bangsa” sebesar 2 persen pada bank dan lembaga keuangan, Presiden Mahinda Rajapaksa mengatakan kepada parlemen pada Kamis saat mempresentasikan anggaran negara 2014.
Rajapaksa, yang juga menteri keuangan mengatakan, tidak memberikan rincian tentang kapan sektor keuangan akan mulai membayar pajak.
Pajak pembangunan negara sudah dinilai pada beberapa sektor bisnis di Sri Lanka. Perusahaan membayarnya berdasarkan pendapatan mereka.
Memperluas pajak ke sektor keuangan tampaknya bertujuan untuk memotong defisit anggaran negara.
Rajapaksa mengatakan defisit dapat dikurangi menjadi 5,2 persen dari produk domestik bruto pada 2014 dari 5,8 persen tahun ini.